JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengatakan, isu kemiskinan dan pengangguran merupakan wacana "seksi" yang akan laris dijual dalam pemilu tahun 2014 mendatang. Sebab katanya, isu kemiskinan dan pengangguran adalah persoalan politis yang secara langsung bersentuhan dengan rakyat, alias faktual di rakyat.
"Angka kemiskinan dan pengangguran akan menjadi bahan kampanye luar biasa, dan sangat tinggi nilainya dalam Pemilu 2014 nanti," ucap Anas, dalam sambutan pembukaan lokakarya nasional Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran DPP Partai Demokrat, bertajuk "Melanjutkan Bakti untuk Negeri dengan Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran", di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (8/11).
Ditegaskan Anas, jika dipandang dari sudut politik dan dipayungi moralitas politik, maka terjemahan politik PD adalah jika kader politik PD benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, khususnya rakyat yang belum beruntung. Karenanya, Anas meminta kader politik PD untuk tidak menjadi politisi salon, melainkan harus menjadi politisi (yang) bekerja nyata untuk kepentingan orang banyak.
"Ini pendirian dan sikap moral politik Partai Demokrat. Selain sejalan dengan moral politik pemerintah, (juga) sangat cocok dan segaris dengan kebijakan politik Presiden SBY. Ini juga filosofi partai dan filosofi demokrasi," ujar Anas.
Anas berharap, kader PD yang memperoleh amanah di eksekutif dan legislatif di daerah, tidak berpandangan bahwa keberhasilan politik bisa diukur dari berapa kursi yang diperoleh dalam pemilu. Sebab katanya, perolehan suara/kursi yang besar hanyalah merupakan prestasi antara, bukan prestasi akhir atau prestasi puncak.
Artinya katanya, dalam konteks politik, prestasi kader PD harus diukur dari seberapa banyak mampu menurunkan angka kemiskinan atau pengangguran. "Tujuan demokrasi dan politik adalah menjadi demokrasi yang mapan dan establish, serta secara nyata menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sebab seluruh kerja pemerintah dan politik akan berujung di dua hal itu," ucap mantan Ketua Umum HMI itu pula.
Lebih jauh, kata Anas, keberhasilan (seorang) anggota DPR akan dinilai jika angka kemiskinan dan pengangguran di daerahnya menurun di tahun 2014. Jika angka itu bertambah atau meningkat, maka berarti anggota DPRD tersebut gagal dan tidak berhasil, yang (juga) berarti perjuangan politik DPRD tersebut tahun 2014 akan mengalami kesulitan. "Namun, itu (kemiskinan dan penggangguran) juga merupakan lahan subur (bagi) kader PD untuk berkampanye, untuk mendapatkan dukungan dari rakyat lebih besar," katanya.
Anas sekaligus berharap, selain wajib bergaul dengan kalangan elit partai sesuai kewajiban partai, seluruh kader PD pun tidak menjauhi dan memperlebar pergaulan dengan saudara-saudara fakir miskin. Kader PD katanya, hendaknya menyediakan ruang, waktu dan komitmen, untuk bergaul dengan kalangan miskin yang membutuhkan perhatian. Jika kader PD menutup akses dengan kaum fakir, maka bisa diyakini parpol itu akan melemah dan dijauhi rakyat.
"Itu (bergaul dengan kaum papa) adalah politik dan berpolitik yang seimbang. Sebab akan meningkatkan derajat politik PD dengan kader-kadernya," ungkap mantan Ketua FPD di DPR RI itu.
Anas lantas menambahkan bahwa kemiskinan sendiri memiliki dua wajah, yakni kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan karena faktor kemalasan untuk bekerja, motivasi rendah untuk berkembang, pasrah, fatalis dan menyerah kepada keadaan. Sedangkan kemiskinan struktural, karena kurangnya atau tertutupnya akses, keliru dan kurang tepat kebijakan, serta hal-hal lain yang terkait sistem/kebijakan secara keseluruhan.
"Tapi PD meyakini, pemerintah akan membangun sistem/kebijakan tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan penggangguran, termasuk budaya kerja keras dan pantang menyerah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran DPP Partai Demokrat, Hasan Husen Doa mengungkapkan, periode pertama pemerintahan SBY tercatat telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 16,7 persen tahun 2004 menjadi 14,1 persen pada Maret 2009. Sementara tingkat pengangguran berkurang dari 9,9 persen pada tahun 2004, menjadi 8,1 persen pada Februari 2009.
"Sementara di awal periode kedua pemerintahan SBY, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan 2010 sebesar 13,3 persen, dari 14,1 persen pada tahun 2009. Jumlah penduduk miskin turun sebanyak 1,51 juta tahun 2009," ujar Hasan pula.
Hasan pun menegaskan, bahwa PD sejak awal mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan tenaga-tenaga muda yang tidak terserap lapangan kerja. "Kami juga bertekad akan terus mengawal dan berada pada garis depan untuk menghilangkan pengangguran dan kemiskinan di tanah pertiwi," ujarnya lagi. (fas/jpnn)
"Angka kemiskinan dan pengangguran akan menjadi bahan kampanye luar biasa, dan sangat tinggi nilainya dalam Pemilu 2014 nanti," ucap Anas, dalam sambutan pembukaan lokakarya nasional Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran DPP Partai Demokrat, bertajuk "Melanjutkan Bakti untuk Negeri dengan Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran", di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (8/11).
Ditegaskan Anas, jika dipandang dari sudut politik dan dipayungi moralitas politik, maka terjemahan politik PD adalah jika kader politik PD benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, khususnya rakyat yang belum beruntung. Karenanya, Anas meminta kader politik PD untuk tidak menjadi politisi salon, melainkan harus menjadi politisi (yang) bekerja nyata untuk kepentingan orang banyak.
"Ini pendirian dan sikap moral politik Partai Demokrat. Selain sejalan dengan moral politik pemerintah, (juga) sangat cocok dan segaris dengan kebijakan politik Presiden SBY. Ini juga filosofi partai dan filosofi demokrasi," ujar Anas.
Anas berharap, kader PD yang memperoleh amanah di eksekutif dan legislatif di daerah, tidak berpandangan bahwa keberhasilan politik bisa diukur dari berapa kursi yang diperoleh dalam pemilu. Sebab katanya, perolehan suara/kursi yang besar hanyalah merupakan prestasi antara, bukan prestasi akhir atau prestasi puncak.
Artinya katanya, dalam konteks politik, prestasi kader PD harus diukur dari seberapa banyak mampu menurunkan angka kemiskinan atau pengangguran. "Tujuan demokrasi dan politik adalah menjadi demokrasi yang mapan dan establish, serta secara nyata menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sebab seluruh kerja pemerintah dan politik akan berujung di dua hal itu," ucap mantan Ketua Umum HMI itu pula.
Lebih jauh, kata Anas, keberhasilan (seorang) anggota DPR akan dinilai jika angka kemiskinan dan pengangguran di daerahnya menurun di tahun 2014. Jika angka itu bertambah atau meningkat, maka berarti anggota DPRD tersebut gagal dan tidak berhasil, yang (juga) berarti perjuangan politik DPRD tersebut tahun 2014 akan mengalami kesulitan. "Namun, itu (kemiskinan dan penggangguran) juga merupakan lahan subur (bagi) kader PD untuk berkampanye, untuk mendapatkan dukungan dari rakyat lebih besar," katanya.
Anas sekaligus berharap, selain wajib bergaul dengan kalangan elit partai sesuai kewajiban partai, seluruh kader PD pun tidak menjauhi dan memperlebar pergaulan dengan saudara-saudara fakir miskin. Kader PD katanya, hendaknya menyediakan ruang, waktu dan komitmen, untuk bergaul dengan kalangan miskin yang membutuhkan perhatian. Jika kader PD menutup akses dengan kaum fakir, maka bisa diyakini parpol itu akan melemah dan dijauhi rakyat.
"Itu (bergaul dengan kaum papa) adalah politik dan berpolitik yang seimbang. Sebab akan meningkatkan derajat politik PD dengan kader-kadernya," ungkap mantan Ketua FPD di DPR RI itu.
Anas lantas menambahkan bahwa kemiskinan sendiri memiliki dua wajah, yakni kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan karena faktor kemalasan untuk bekerja, motivasi rendah untuk berkembang, pasrah, fatalis dan menyerah kepada keadaan. Sedangkan kemiskinan struktural, karena kurangnya atau tertutupnya akses, keliru dan kurang tepat kebijakan, serta hal-hal lain yang terkait sistem/kebijakan secara keseluruhan.
"Tapi PD meyakini, pemerintah akan membangun sistem/kebijakan tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan penggangguran, termasuk budaya kerja keras dan pantang menyerah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran DPP Partai Demokrat, Hasan Husen Doa mengungkapkan, periode pertama pemerintahan SBY tercatat telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 16,7 persen tahun 2004 menjadi 14,1 persen pada Maret 2009. Sementara tingkat pengangguran berkurang dari 9,9 persen pada tahun 2004, menjadi 8,1 persen pada Februari 2009.
"Sementara di awal periode kedua pemerintahan SBY, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan 2010 sebesar 13,3 persen, dari 14,1 persen pada tahun 2009. Jumlah penduduk miskin turun sebanyak 1,51 juta tahun 2009," ujar Hasan pula.
Hasan pun menegaskan, bahwa PD sejak awal mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan tenaga-tenaga muda yang tidak terserap lapangan kerja. "Kami juga bertekad akan terus mengawal dan berada pada garis depan untuk menghilangkan pengangguran dan kemiskinan di tanah pertiwi," ujarnya lagi. (fas/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar